Bupati dan Wabup Bojonegoro Tekankan Pengentasan Kemiskinan dalam Sosialisasi Percepatan BKK Desa

Pastipas.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

Dalam hari kedua Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Pengalokasian BKK Desa, Selasa (18/3/2025), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa program ini akan difokuskan pada penguatan ekonomi, termasuk pembangunan konektivitas wilayah dan jalan tani.

Bupati Wahono menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) juga akan dimanfaatkan untuk program ayam petelur bagi keluarga prasejahtera.

Ia berharap, penyaluran dana ADD dapat berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bojonegoro.

"Saya ingin memastikan sahabat dan rekan kerja bekerja sesuai SOP dan profesional, didampingi oleh Kejari dan Polres," ujar Bupati Wahono.

Ia menambahkan bahwa ADD akan mulai dicairkan secara bertahap mulai besok, dengan target penyelesaian dalam satu minggu. Sementara itu, program BKK diharapkan dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

"Kami ingin memastikan semua desa di Bojonegoro mendapatkan BKK, kecuali yang tidak berperan aktif dalam menyukseskan program ayam petelur, karena ini langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan," tegasnya.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menambahkan bahwa Pemkab memiliki komitmen kuat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.

Dalam kebijakan BKK Desa, prioritas diberikan pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak, sementara pembangunan balai desa atau gapura tidak diperkenankan.

"Proposal pengajuan paling lambat Maret. Camat akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara pengajuan dan kondisi di lapangan," ungkap Wabup Nurul.

Ia juga menekankan bahwa pendampingan dari Kejari dan Polres diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan dengan aman dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam pelaksanaan program, tenaga yang terlibat diutamakan berasal dari warga miskin setempat, serta melibatkan tenaga profesional.

"Target kita jelas, angka kemiskinan harus turun menjadi tujuh persen," tegasnya.

Selain menekan angka kemiskinan, Pemkab Bojonegoro juga fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wabup Nurul menegaskan bahwa UMKM akan menjadi program prioritas di tahun mendatang guna meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

"Program ayam petelur ini diharapkan bisa menambah konsumsi bagi warga prasejahtera. Maka, anggaran harus digunakan sesuai peruntukannya, baik untuk ketahanan pangan maupun penurunan angka kemiskinan," pungkasnya. (riz)