Bupati Tuban Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah

Pastipas.id, Tuban – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra turut didampingi oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, dan Sekda Tuban, Budi Wiyana.

Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah dan pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan terhadap tindak pidana korupsi.

"KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Setyo Budiyanto.

Setyo juga menyoroti kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, sebagai contoh pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar dana desa dikelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil. Menurutnya, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Di akhir sambutannya, Setyo Budiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya.

Ia menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” ujar Mas Lindra.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (riz)