pastipas.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan langkah cepat dan responsif menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan bahan bakar Pertalite bermasalah yang menyebabkan gangguan pada mesin kendaraan. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), pemerintah daerah langsung menindaklanjuti laporan warga dengan berkoordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keaslian dan kualitas bahan bakar yang beredar di wilayahnya.
Kepala Disdagkop UM Bojonegoro, Retno Wulandari, membenarkan pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat. Pengendara mengeluhkan performa kendaraan menurun setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel Pertalite yang berasal dari Fuel Terminal Tuban,” ujarnya, Sabtu (26/10/2025).
Langkah investigatif ini dilakukan sebagai upaya memastikan mutu dan standar kualitas BBM sesuai dengan ketentuan nasional. Pemeriksaan laboratorium diharapkan mampu mendeteksi secara akurat apakah terdapat kontaminasi, pencampuran zat lain, atau penyimpangan kualitas yang dapat mempengaruhi kinerja mesin kendaraan masyarakat.
Menurut Retno, uji laboratorium menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan tindak lanjut dan langkah penegakan apabila terbukti ada pelanggaran. “Kami menunggu hasil resmi dari Pertamina agar diketahui secara pasti apakah terjadi penyimpangan kualitas atau tidak,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah pengendara di Bojonegoro melaporkan kendaraannya mengalami gejala tidak normal usai pengisian bahan bakar—mulai dari mesin mogok, tersendat, hingga sulit dinyalakan. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan adanya campuran air atau zat lain dalam Pertalite, namun kebenarannya masih menunggu hasil uji laboratorium yang saat ini tengah berjalan.
Disdagkop UM memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini bersama Pertamina, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bojonegoro. Langkah ini diambil untuk melindungi hak konsumen dan menjamin setiap produk BBM yang dijual memenuhi standar mutu serta keamanan yang ditetapkan.
Melalui penanganan cepat ini, Pemkab Bojonegoro ingin menegaskan komitmennya bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sembari menunggu hasil uji resmi, serta segera melapor jika menemukan indikasi bahan bakar bermasalah di lapangan.(red).
