Pastipas.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan keseriusannya menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada rakyat. Sebanyak 33 desa di Bojonegoro mengikuti sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) khusus pengadaan Mobil Siaga Desa, Selasa (28/10/2025). Program ini menjadi bukti konkret bahwa dana daerah dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Sosialisasi yang digelar di Ruang Partnership lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro itu dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Kepala Dinas Sosial, Pj Sekda, camat, kepala desa, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam arahannya, Wabup Nurul menegaskan bahwa program mobil siaga adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah menghadirkan layanan dasar yang inklusif bagi seluruh warga desa.
Di tengah sorotan publik terkait dana daerah yang disebut “mengendap” di kas, Wabup Nurul memberikan klarifikasi tegas. Ia menjelaskan bahwa dana Rp 3,7 triliun yang tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) bukanlah uang “tidur”. Dana tersebut sudah memiliki peruntukan jelas, sebagian besar dialokasikan untuk belanja desa, program kesehatan, dan pembiayaan lanjutan hingga akhir tahun. “Tidak ada uang daerah yang dibiarkan mengendap tanpa tujuan,” tegasnya.
Wabup juga memaparkan, posisi kas riil daerah per akhir September 2025 mencapai Rp 3,6 triliun karena belanja November–Desember belum terealisasi, termasuk kebutuhan untuk Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp 238 miliar per tahun serta BKK Desa senilai Rp 86 miliar. Selain itu, program pengadaan 33 unit Mobil Siaga Desa tengah dipersiapkan untuk memperkuat akses pelayanan sosial di wilayah pedesaan.
Namun di sisi lain, Pemkab Bojonegoro mulai bersiap menghadapi tantangan tahun depan. Pemerintah pusat akan mengurangi transfer dana ke daerah sebesar Rp 1,2 triliun pada 2026. Kondisi ini membuat pendapatan Bojonegoro diperkirakan menurun menjadi sekitar Rp 4,3 triliun, sementara beban belanja pegawai, kesehatan, dan bantuan sosial tetap tinggi. “Tanpa efisiensi, anggaran kita tidak akan cukup menopang pembangunan tahun depan,” ujar Wabup Nurul.
Menjawab situasi tersebut, Pemkab Bojonegoro menerapkan kebijakan efisiensi di seluruh OPD. Belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dipangkas agar fokus anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Realisasi belanja OPD ditargetkan maksimal 70%, dengan tujuan mempertahankan SILPA Rp 2,3 triliun sebagai modal pembiayaan program 2026.
Kebijakan efisiensi ini memberi hasil nyata: seluruh 428 desa di Bojonegoro akan menerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) pada 2025, meningkat signifikan dibandingkan 2023 yang hanya menjangkau 162 desa. Selain itu, 33 desa akan memperoleh Mobil Siaga untuk memperkuat pelayanan sosial dasar. “Pemerataan pembangunan ini adalah wujud nyata komitmen Bupati Setyo Wahono untuk membawa kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Bojonegoro,” tutup Wabup Nurul.(Be)
