Pastipas.id Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat sejak awal 2025 telah membawa dampak positif bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, di balik manfaatnya yang besar, muncul persoalan baru yang mulai mendapat perhatian serius di daerah: pengelolaan sampah dan limbah dapur yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.
Kekhawatiran itu mencuat dalam rapat kerja antara Komisi D DPRD Bojonegoro dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jumat (3/10/2025). Dalam forum yang digelar di ruang Komisi D itu, para legislator menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — unit pelaksana dapur MBG — terutama dalam hal kebersihan, pengelolaan limbah, dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ketua Komisi D, Amin Thohari, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kualitas gizi yang disajikan, tetapi juga dari sejauh mana dapur-dapur SPPG mampu mengelola limbahnya secara bertanggung jawab. “DLH Bojonegoro harus turun langsung melakukan sidak ke setiap dapur MBG. Jangan sampai dapur sehat hanya di atas kertas, tapi lingkungan di sekitarnya justru tercemar,” ujarnya tegas.
Amin juga mendorong DLH untuk menggandeng pengelola sampah lokal serta memberikan pelatihan bagi mitra SPPG terkait pemilahan sampah organik dan non-organik. Menurutnya, sebagian besar pengelola dapur masih minim pemahaman soal pengelolaan limbah dan belum memiliki sistem pembuangan yang memadai. “Selain menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang baik bisa menjadi sumber pendapatan daerah jika diatur melalui retribusi yang transparan,” tambahnya.
Nada serupa disampaikan Ahmad Suyono, anggota Komisi D dari Fraksi NasDem. Ia menilai persoalan sampah harus disikapi dengan serius karena beberapa titik pembuangan akhir di Bojonegoro mulai menimbulkan bau menyengat dan mencemari lingkungan. “DLH harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai keberhasilan program nasional ini justru menciptakan masalah lingkungan baru di daerah,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DLH Bojonegoro, Luluk Alifah, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja itu. Ia mengakui, hingga kini baru satu mitra SPPG yang secara sadar bersedia membayar retribusi sampah sesuai volume dan jenisnya. “Kami terus berupaya mengefektifkan armada truk sampah keliling agar pengangkutan dari dapur MBG bisa lebih teratur,” terangnya.
Bagi Bojonegoro, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tantangan pemenuhan gizi, tetapi juga ujian kedewasaan dalam mengelola lingkungan. Sebab di balik setiap piring bergizi yang tersaji untuk anak bangsa, tersisa tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesehatannya tidak mengorbankan kebersihan bumi tempat mereka tumbuh.(bn)
