Bojonegoro – Gelaran Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Senin (28/9/2025), menjadi titik balik perjalanan organisasi perangkat desa terbesar di daerah ini. Tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, forum yang berlangsung di Desa Bagilan, Kecamatan Dander, itu juga mencerminkan kebutuhan mendesak akan perbaikan komunikasi lintas struktur.
Rahmat Basuki, Kepala Dusun Jawik Desa Tambakrejo, terpilih secara aklamasi menggantikan Parno Suwanto sebagai Ketua PPDI. Terpilihnya Rahmat disebut sebagai representasi suara mayoritas, setelah 25 dari 28 kecamatan menyatakan dukungan.
Menurut Koordinator PPDI Kecamatan Baureno, Sukisno, Muskerda kali ini muncul dari keresahan anggota terkait roda organisasi yang dinilai stagnan. “Koordinasi dan komunikasi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, kurang maksimal. Itu yang membuat teman-teman mendorong adanya perubahan,” jelasnya.
Sebagai nakhoda baru, Rahmat Basuki menegaskan komitmennya menjadikan komunikasi sebagai kunci pembenahan organisasi. Ia menyadari, penyelesaian persoalan tidak bisa hanya digantungkan pada pengurus, melainkan harus dibangun melalui keterbukaan dan sinergi antaranggota. “Semua masalah yang ada di organisasi tidak bisa ditangani sepihak. Dibutuhkan kerja kolektif dengan menjalin komunikasi baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rahmat menyebut arah kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan hubungan PPDI dengan pemerintah daerah. Langkah ini diyakini penting agar perangkat desa dapat lebih berperan dalam mendukung program pembangunan yang digagas Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Dengan jumlah anggota aktif mencapai 3.200 orang yang tersebar di 28 kecamatan, PPDI Bojonegoro memiliki potensi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan desa. Muskerda kali ini pun dipandang bukan sekadar perombakan kepengurusan, melainkan awal dari pembenahan organisasi agar lebih responsif terhadap aspirasi dari bawah sekaligus lebih solid dalam menopang kebijakan pembangunan dari atas.(red)
