Bojonegoro – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai motor gerakan kritis mahasiswa. Bukan dengan demonstrasi di jalanan, melainkan melalui audiensi resmi dengan Bupati Bojonegoro Wahono dan Ketua DPRD Abdulloh Umar pada Selasa (2/9/2025).
Dalam forum tersebut, HMI menyoroti praktik berlebihan di tubuh legislatif, khususnya terkait tunjangan dan fasilitas DPR. Ketua Umum HMI Cabang Bojonegoro, Rony Sugiarto, menekankan bahwa pemangkasan anggaran dewan adalah wujud empati wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kian menekan. “Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam penghematan, bukan justru menambah beban di tengah sulitnya perekonomian rakyat,” ujarnya.
Tak hanya soal efisiensi anggaran DPR, HMI juga mengajukan tiga tuntutan lain: pencopotan Kapolri terkait tindakan represif aparat terhadap demonstran, pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek online, serta desakan agar Bupati menyatakan sikap resmi menolak segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga.
Bupati dan Ketua DPRD Bojonegoro menyambut baik masukan tersebut. Mereka bahkan menandatangani nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Langkah ini menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak melulu identik dengan aksi jalanan, melainkan juga dapat ditempuh melalui jalur konstitusional yang elegan dan bermartabat. HMI Bojonegoro pun memberi pesan jelas: kritik tetap bisa disampaikan dengan cara yang solutif, tanpa kehilangan daya tekan terhadap kebijakan publik.(red)
