Pastipas.id — Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sahudi, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap alokasi anggaran pengadaan mobil dinas yang disebut mencapai angka ratusan juta rupiah. Menurutnya, pengadaan tersebut bukanlah hal baru, melainkan bagian dari siklus pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional lembaga yang diatur secara legal dan terencana.
"Mobil dinas bukan simbol kemewahan, tapi alat kerja. Kami punya tanggung jawab konstitusional yang menuntut mobilitas tinggi, baik di dalam daerah maupun ke luar dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujar Sahudi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, Sahudi menjelaskan bahwa sebagian kendaraan operasional di lingkungan DPRD sudah digunakan lebih dari 10 tahun dan sering mengalami kerusakan. Peremajaan dilakukan untuk efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan.
"Ini bukan soal gaya hidup. Tapi soal efektivitas kerja dan keselamatan. Kalau mobil sering mogok atau tidak layak pakai, justru berisiko dan menambah biaya perawatan," tegasnya.
Transparan dan Sesuai Regulasi
Sahudi juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan mobil dinas dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan melalui e-catalog LKPP atau tender terbuka.
"Kami tidak bermain-main dengan anggaran. Semuanya terdokumentasi, terbuka, dan dapat diakses publik melalui sistem informasi pengadaan," tambahnya.
Menurut data, anggaran mobil dinas DPRD tahun 2025 termasuk dalam belanja modal yang telah disahkan bersama dalam sidang paripurna antara eksekutif dan legislatif. Proses ini juga sudah mendapat pengawasan dari Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fokus Utama Tetap Kepentingan Publik
Menanggapi kritik bahwa anggaran mobil dinas kontras dengan kondisi kemiskinan di Bojonegoro, Sahudi menegaskan bahwa DPRD juga mengawal dan menyetujui anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa, dan bantuan sosial.
"Jangan dipotong konteksnya. Mobil dinas hanya sebagian kecil dari total APBD. Sementara, miliaran rupiah lainnya kami arahkan ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat," jelas politisi Partai Gerindra itu.
Ia pun mengajak publik untuk mengawal anggaran secara kritis namun tetap berimbang. "Silakan awasi kami. Tapi mari bersama-sama menjaga objektivitas agar tidak terjebak pada framing yang menyesatkan," tutupnya.(red)