.jpg)
Pastipas.id – Suara keadilan menggema ketika Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, berdiri gagah menyerukan pesan moral kepada para pengusaha: lindungi hak pekerja, atau bersiap kehilangan legitimasi! Dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan peraturan perusahaan dan optimalisasi tenaga kerja lokal, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak hanya menggelar diskusi biasa—ini adalah panggung keberpihakan pada para buruh, tulang punggung ekonomi negeri.
Dihadiri 50 pimpinan perusahaan lintas skala, acara ini menjadi medan edukasi sekaligus peringatan. Bupati Setyo Wahono, dengan nada tegas membahana, mengingatkan agar perusahaan tak bermain-main dengan aturan. “Tidak bisa seenaknya membuat aturan yang hanya menguntungkan perusahaan. Di negara ini ada hukum, ada nurani!” serunya, disambut gelombang anggukan dari para hadirin yang seolah tersadar dari mimpi panjang industri yang hanya memuja keuntungan.
Fakta mencengangkan pun disampaikan: dari 1.312 perusahaan di Bojonegoro, baru 234 yang memiliki peraturan perusahaan resmi. Sebuah ironi di tengah semangat otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang katanya inklusif. Kepala Disperinaker, Amir Syahid, menyebut bahwa regulasi internal perusahaan bukan formalitas belaka, tapi jantung dari harmoni industrial. "Jika tak ingin konflik dan sengketa, maka susunlah aturan yang adil dan beradab," ujarnya lantang.
Lebih dari sekadar aturan, bimtek ini juga menjadi medan perjuangan bagi putra-putri daerah. Pemerintah menggelorakan semangat agar perusahaan tak memalingkan muka dari potensi lokal. "Kami ingin anak-anak Bojonegoro berdiri di pabriknya sendiri, bukan hanya jadi penonton di tanahnya sendiri!" kata Bupati, penuh emosi membara. Seruan itu bukan hanya retorika, tapi wujud nyata dari tekad mengangkat martabat rakyat melalui lapangan kerja yang manusiawi.
Kini, harapan itu digantung tinggi-tinggi. Bojonegoro ingin membangun iklim kerja yang bukan hanya produktif, tapi juga berkeadilan dan bermartabat. Melalui penyusunan peraturan yang seimbang, dialog sosial yang terbuka, dan komitmen pada tenaga kerja lokal, pemerintah dan dunia usaha dipanggil untuk menulis babak baru dalam sejarah hubungan industrial. Sebab di tanah Ledre ini, kesejahteraan bukan lagi impian—tapi janji yang harus ditepati.(red)