Pastipas.id, Bojonegoro - Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2025–2030 resmi dilantik pada Senin (27/10/2025) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.(27/102025)
Kegiatan bertema “PPDI Bergerak, Satukan Langkah, Bulatkan Tekad Mewujudkan Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan” itu dihadiri oleh Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Setya Permadi, Dandim 0813 Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo, serta ratusan perangkat desa dari berbagai kecamatan.
Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan kebersamaan antarperangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“PPDI adalah satu-satunya organisasi yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perangkat desa. Lahirnya PPDI juga menjadi bagian dari perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa, bukan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba,” ujar Sutoyo.
Sementara itu, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo, yang hadir mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus PPDI Bojonegoro.
“PPDI merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sangat dibutuhkan agar PPDI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah maupun provinsi,” tuturnya.
Ketua terpilih Rahmad Basuki menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa.
“PPDI Bojonegoro akan terus berperan aktif dalam pembangunan desa. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan peran aktif PPDI dalam memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting memperkuat koordinasi, sinergi, dan profesionalisme perangkat desa.
“Kita ini pelayan publik, pelayan masyarakat. Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Saya berharap PPDI menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan pembinaan profesionalisme bagi seluruh perangkat desa,” ujar Bupati Wahono.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kejujuran dan ketepatan dalam pendataan warga penerima bantuan sosial agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kalau tadi ketua PPDI Jawa Timur menyampaikan Haknya, disini saya akan menyampaikan kewajiban perangkat desa. Kalau ada warga yang memang tergolong kurang mampu, tulis sesuai kenyataan. Tapi kalau sudah mampu, jangan tetap dicatat hanya karena faktor kedekatan atau hubungan keluarga. Program tidak akan tepat sasaran jika data dari bawah tidak akurat. Soal permintaan mobil seperti apa yang di sampaikan oleh ketua PPDI Jawatimur tadi, nanti akan kita bahas dengan Bu Wabub.” Tutupnya. (red)
