Pastipas.id, BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 8,3 triliun, di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat. Proyeksi tersebut tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang kini tengah dibahas bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Dari total APBD itu, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 5,7 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,08 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 4,6 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan Rp 7,8 triliun, dengan komposisi: belanja operasional Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp 1,8 triliun, belanja transfer Rp 1,4 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 46,7 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sekitar Rp 2,1 triliun yang akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. “Ada sejumlah penyesuaian pada sektor infrastruktur. Beberapa ruas jalan yang semula direncanakan cor beton akan ditunda. Tahun depan kami hanya bisa merealisasikan sekitar Rp 17 miliar untuk pembangunan jalan,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Ivan menambahkan, tidak ada mega proyek di tahun anggaran 2026. Fokus pembangunan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Kami fokus pada hasil yang terukur. Tahun 2026 adalah tahun efisiensi, bukan perlambatan. Kami ingin menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan publik,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi kebijakan fiskal, pengamat ekonomi daerah menilai langkah Bojonegoro ini sebagai bentuk konsolidasi keuangan yang cerdas di tengah ketidakpastian fiskal nasional. Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, menyebut Pemkab Bojonegoro perlu memperkuat transparansi dan efektivitas anggaran agar efisiensi tidak menurunkan mutu pembangunan. “Dengan PAD yang sudah di atas Rp 1 triliun, Bojonegoro seharusnya bisa menjadi contoh daerah yang efisien namun tetap berdampak besar. Fokus pada kualitas lebih penting daripada mengejar proyek besar,” ujarnya.
Nasir juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 agar arah kebijakan fiskal daerah tetap sejalan dengan program prioritas nasional. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan anggaran bisa tepat sasaran,” imbuhnya.
Dengan proyeksi APBD sebesar Rp 8,3 triliun, arah pembangunan Bojonegoro tahun 2026 diperkirakan akan lebih berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi fiskal, sejalan dengan kebijakan pengendalian belanja nasional. Pemerintah daerah menyiapkan strategi agar setiap rupiah anggaran publik dapat memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, tanpa kehilangan arah pada visi besar: “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.”(red)
