Bojonegoro – DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui rapat kerja komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai menajamkan arah kebijakan anggaran untuk tahun 2026. Agenda yang digelar di ruang komisi DPRD tersebut menitikberatkan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi fondasi penyusunan APBD 2026.
Tidak hanya sebatas formalitas, forum ini menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk menguji kelayakan program yang diusulkan. Setiap OPD diminta memaparkan kebutuhan anggaran secara detail, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. DPRD menekankan bahwa setiap program harus terukur, realistis, serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Pembahasan ini sekaligus mencerminkan komitmen DPRD agar belanja daerah tidak hanya berbasis pada angka, tetapi juga pada manfaat yang dapat langsung dirasakan warga. Dengan sinkronisasi yang kuat, diharapkan APBD 2026 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, melainkan instrumen pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro.
Selanjutnya, hasil kajian komisi ini akan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai tahapan krusial menuju finalisasi rancangan APBD 2026.(red)
