Bojonegoro – Suasana damai mewarnai halaman kantor DPRD Bojonegoro pada Kamis (4/9/2025) sore. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bojonegoro menggelar aksi, bukan sekadar protes, melainkan sebagai pengingat moral bagi para wakil rakyat untuk konsisten menepati janji yang telah mereka tanda tangani bersama.
Kesepakatan tiga pihak antara Bupati Bojonegoro, Ketua DPRD, dan Ketua Umum HMI Cabang Bojonegoro menjadi dasar tuntutan. Isinya menyentuh hal-hal krusial: mendorong DPR RI meninjau ulang anggaran dan tunjangan pejabat, mendesak Presiden mengganti Kapolri akibat dugaan tindakan represif aparat, hingga memastikan penegakan hukum kasus tabrakan ojol berlangsung adil dan transparan.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, menyambut baik aksi tersebut. Ia mengapresiasi mahasiswa yang memilih jalur damai dalam menyampaikan kritik. “Terima kasih kepada kawan-kawan HMI yang sudah menyuarakan aspirasi untuk rakyat, khususnya warga Bojonegoro,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, memastikan bahwa aspirasi HMI tidak berhenti di meja lokal. “Nota kesepakatan bersama sudah kami tindaklanjuti dan pagi tadi langsung dikirim ke DPR RI,” tegasnya.
Aksi damai itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin mahasiswa, diikuti anggota dewan serta aparat keamanan. Momentum ini menjadi simbol bahwa ruang demokrasi di Bojonegoro masih terbuka, di mana mahasiswa hadir sebagai penyeimbang sekaligus pengawal janji wakil rakyat.(red)
