Komisi A DPRD Bojonegoro Gelar Hearing Bersama Sopir Mobil Siaga

Pastipas.id– Ketimpangan pemberian insentif bagi pengemudi mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD bersama para sopir dari berbagai kecamatan.

Budianto, perwakilan sopir dari Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, mengungkapkan bahwa perbedaan besaran gaji antar desa sangat mencolok. Ia menyebutkan ada sopir yang hanya menerima Rp500 ribu per bulan, sementara di desa lain bisa mencapai Rp3 juta meski dengan sistem pembayaran tiga bulan sekali.

“Tidak ada standar yang jelas. Kami semua kerja 24 jam, tapi insentif sangat tergantung desa masing-masing. Padahal tugas kami sama: mendampingi warga ke fasilitas kesehatan kapan pun dibutuhkan,” ungkap Budianto dalam forum yang dihadiri lintas instansi tersebut.

Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan dan dinilai tidak adil. Para pengemudi berharap ada regulasi yang memastikan besaran insentif minimum yang layak dan merata bagi semua sopir mobil siaga di Bojonegoro.

Sekretaris Komisi A DPRD, Mustakim, menilai perbedaan ini sebagai akibat dari belum adanya acuan bersama antar desa dalam mengelola mobil siaga. Ia mendorong Dinas PMD untuk menyusun pedoman teknis yang berlaku menyeluruh.

“Setiap desa memang punya kewenangan, tapi ketika menyangkut pelayanan publik yang bersifat darurat dan menyeluruh seperti ini, harus ada standarisasi. Tidak bisa dibiarkan semrawut,” ujar Mustakim.

Hal senada disampaikan oleh Ira dari Dinas PMD yang membuka peluang untuk menyusun kebijakan teknis bersama. Menurutnya, dengan lebih dari 400 desa yang menganggarkan mobil siaga, standarisasi akan menjadi solusi atas ketimpangan yang ada.

“Dengan pedoman yang sama, desa akan punya pijakan untuk menyusun anggaran dan insentif yang adil. Ini juga bisa jadi dasar untuk memasukkan BPJS dan pelatihan sebagai bagian dari kewajiban,” jelasnya.

RDP tersebut menjadi titik awal untuk menyusun kebijakan kolektif yang melindungi para sopir siaga dan memastikan pelayanan kesehatan darurat di desa berjalan lebih adil dan profesional.(*Red)