Pemkab Blora Perkuat Program Prioritas untuk Tekan Stunting

Pemkab Blora Perkuat Program Prioritas untuk Tekan Stunting

Pastipas.id, Blora – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan bahwa kasus stunting di Kabupaten Blora merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak.

"Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini harus menjadi perhatian kita semua," ujar Wabup Sri Setyorini dalam Rembuk Stunting Kabupaten Blora 2025 di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Blora, Rabu (19/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sri Setyorini yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, angka stunting di Blora telah turun menjadi 21,2%. Sementara, target Renstra pada tahun 2025 adalah 20,81%.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistya Ediningsih, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menurunkan angka stunting.

"Saya melihat capaian di Blora sudah luar biasa. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkannya. Jangan sampai terjadi penurunan progres," tegas Eka.

Ia juga meminta TPPS Blora untuk melaporkan setiap progres program penurunan dan pencegahan stunting secara berkala.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rembuk Stunting, A. Mahbub Djunaidi, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Blora, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Secara nasional, target penurunan stunting di tahun 2025 adalah 20,81 persen. Saat ini, Blora masih berada di angka 30 persen, sehingga kita harus bekerja lebih keras untuk mencapainya," jelas Mahbub.

Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Kesepakatan Rembuk Stunting, yang mencakup:

1. Target penurunan stunting tahun 2025 sebesar 20,81%.
2. Program prioritas daerah diarahkan untuk meningkatkan cakupan 12 indikator layanan esensial yang belum tercapai.
3. Penguatan peran lintas sektoral, termasuk ormas, akademisi, dunia usaha, media, dan CSR dalam intervensi stunting.
4. Komitmen dan dukungan APBDes untuk program Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Rembuk Stunting Kabupaten Blora 2025 digelar secara luring dan daring, dihadiri oleh Forkopimda Blora, Ketua DPRD, Kepala OPD, perwakilan TP PKK, TP2D, Pokmas, Baznas, serta Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua TPPS se-Kabupaten Blora.

Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan Blora bisa mencapai target penurunan stunting nasional dan menciptakan generasi yang lebih sehat serta berkualitas. (riz)