Pastipas.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Sesi I Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro ini dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, ada tiga poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni memberikan pelayanan terbaik, menyajikan informasi secara cepat dan tepat, serta membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.
“Perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus adaptif dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Momentum ini penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik, maka terus belajar dan manfaatkan kesempatan ini dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, Setyo Budi Wibowo, dalam laporannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, peran PPID sangat strategis dalam pengelolaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Di era digital saat ini, masyarakat semakin kritis dan kebutuhan informasi semakin beragam. PPID menjadi garda terdepan karena paling memahami data dan informasi di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama diikuti 72 peserta yang merupakan sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan hari kedua, Selasa (21/4/2026), dilanjutkan dengan Bimtek Forum PPID desa se-Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Pendopo Malowopati dan diikuti 430 sekretaris desa sebagai PPID Desa.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian keterbukaan informasi publik Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren fluktuatif.
Pada 2023, nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP mencapai skor 86,58 dengan kategori “Menuju Informatif”. Namun pada 2024 sempat turun drastis menjadi 28,69 dengan kategori “Tidak Informatif”.
Meski demikian, pada 2025 Bojonegoro berhasil bangkit dengan meraih skor 98,7 sekaligus ditetapkan sebagai “Zona Informatif”.
“Keterbukaan informasi publik adalah komitmen bersama pimpinan daerah dan seluruh OPD untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kusnandaka Tjatur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap kualitas layanan informasi publik semakin meningkat, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.(red)