Bojonegoro – Komisi A DPRD Bojonegoro menggelar rapat bersama dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas usulan dan evaluasi dalam rangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025. Rapat digelar di ruang Komisi A DPRD Bojonegoro pada Rabu (16/7/2025) dan menghadirkan berbagai masukan strategis untuk percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai perwakilan OPD menyampaikan usulan tambahan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing bidang. Salah satu usulan disampaikan oleh Bagian Organisasi dan Administrasi Pembangunan, yang menginformasikan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas.
Perwakilan dari Bagian Administrasi Pembangunan mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja melaksanakan studi tiru ke Kota Pekalongan yang mendapat sambutan langsung dari DPRD setempat. Ke depan, direncanakan kunjungan kerja lanjutan ke Kabupaten Banyuwangi sebagai referensi daerah percontohan pembangunan.
“Rencana ke Banyuwangi masih menunggu nota dinas dari Bupati. Lokasi tersebut dipilih sebagai acuan standar pembangunan, dan jika disetujui, kami akan mengajak serta BPKAD,” ungkapnya, seraya berharap adanya dukungan anggaran tambahan dari legislatif.
Sementara itu, dari Bagian Pemerintahan, sejumlah usulan anggaran diajukan, antara lain untuk penyelesaian batas wilayah di lima kecamatan, pelaksanaan sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM), serta kebutuhan operasional seperti honorarium kegiatan, konsumsi, hingga penyediaan spanduk dan atribut pendukung. Evaluasi kegiatan juga mengalami perubahan dari sebelumnya empat bulan sekali menjadi enam bulan sekali.
“Mohon dukungan agar seluruh usulan ini bisa terealisasi dalam bentuk anggaran yang memadai,” ujar perwakilan bagian pemerintahan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pimpinan rapat dari Komisi A DPRD Bojonegoro, Sudiono, menegaskan pentingnya keberadaan dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan OPD, termasuk untuk studi komparasi ke daerah lain.
“Kami menilai kegiatan studi komparasi penting untuk memperkaya referensi kebijakan. Ada dua kota yang kami pertimbangkan sebagai tujuan studi, yakni Surakarta dan Semarang. Namun nanti akan dipilih salah satu yang paling relevan dengan kondisi Bojonegoro,” jelas Sudiono.
Ia juga menyarankan agar dalam P-APBD 2025, alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan pendukung ditetapkan secara lebih spesifik dan strategis.
“Kalau perlu, ada alokasi khusus untuk menunjang efektivitas kegiatan. Kami siap mengawal proses penganggaran selama sejalan dengan aspirasi rakyat dan arah kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan P-APBD 2025 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat arah pembangunan Bojonegoro ke depan.(red)