Pemkab Bojonegoro Terima Kunjungan TPID Kabupaten Pati

Pemkab Bojonegoro Terima Kunjungan TPID Kabupaten Pati

Pastipas.id, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyambut kedatangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang datang untuk melakukan studi tiru kinerja TPID Bojonegoro.

Pertemuan yang berlangsung di Synergi Room, lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro, pada Rabu (6/11/2024), bertujuan untuk berbagi langkah-langkah efektif pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bojonegoro, Hanafi, yang mewakili Ketua TPID Bojonegoro, menjelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro baru saja ditetapkan sebagai salah satu dari 11 daerah indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Timur sejak 1 Januari 2024.

Selain Bojonegoro, ada Gresik dan Tulungagung yang baru ditetapkan, sehingga saat ini total ada 11 daerah IHK di Jawa Timur, termasuk Jember, Banyuwangi, Sumenep, dan beberapa kota lainnya.

“Kami sangat menyambut baik kedatangan TPID Kabupaten Pati dan berharap dapat saling berbagi serta belajar terkait upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah,” ujar Hanafi.

Perwakilan TPID Kabupaten Pati, Anik, menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan karena Kabupaten Pati merasa masih perlu belajar lebih banyak dalam mengatasi inflasi.

Bojonegoro dianggap telah memiliki inovasi-inovasi penting dalam menekan angka inflasi. “Dari informasi yang kami terima, Bojonegoro memiliki banyak komoditas surplus.

Kami berharap dapat menjalin kerja sama, khususnya jika ada gejolak harga komoditas di salah satu daerah,” kata Anik, menambahkan bahwa Kabupaten Pati juga siap membantu suplai kedelai jika Bojonegoro mengalami kekurangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro, Budi Sukisna, menguraikan sembilan langkah konkret TPID Bojonegoro dalam pengendalian inflasi.

Langkah-langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan stok, rapat teknis TPID, serta menjaga ketersediaan bahan pokok melalui inisiatif seperti Warung Pengendali Inflasi TOKENBRO (Toko Tekan Inflasi Bojonegoro) yang tersebar di pasar-pasar daerah.

“Selain itu, kami juga memiliki gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar, sidak ke pasar dan distributor agar tidak ada penimbunan barang, serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk menjaga kelancaran pasokan,” jelas Budi.

Pemkab Bojonegoro juga memberikan bantuan transportasi dari dana CSR untuk komoditas seperti tomat dan cabai serta menyediakan angkutan pelajar gratis, yang hingga 5 November 2024 telah melayani 67.535 perjalanan siswa.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Sukaemi, menambahkan bahwa TPID Bojonegoro juga mendukung pengendalian inflasi dengan menjamin stok bahan pokok melalui TOKENBRO, melakukan promosi produk UMKM, serta operasi pasar yang sudah dilakukan sebanyak 77 kali tahun ini.

Di akhir tahun, Bojonegoro juga akan mengadakan tujuh kali pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Dengan berbagai program dan inisiatif ini, Bojonegoro berharap dapat terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan membantu daya beli masyarakat. (riz)