Pastipas.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi pengisian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sekaligus penguatan sistem pengendalian korupsi. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Angling Dharma, Senin (28/4/2026).
Sosialisasi tersebut menitikberatkan pada penguatan integritas aparatur, pemahaman teknis pengisian survei IEPK, serta langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengendalian korupsi di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas menjadi kunci utama efektivitas pengendalian korupsi. Ia menyebut integritas sebagai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan norma etika serta hukum.
“Pendidikan tinggi tidak akan berarti tanpa integritas. Justru tanpa integritas, potensi penyimpangan bisa semakin besar,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas, didukung sistem yang transparan, mudah diakses publik, serta penegakan aturan yang konsisten. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terbuka terhadap masukan dan saling mengingatkan dalam menjalankan tugas.
“Kita mengelola uang rakyat, sehingga wajib dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Putu Yudi Tenaya, menyampaikan bahwa survei IEPK memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi kecurangan (fraud). Pelibatan seluruh pegawai sebagai responden diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif serta memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan instansi.
Ia menambahkan, hasil survei IEPK dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area of improvement (AOI) dalam sistem pengendalian intern, sehingga setiap instansi dapat melakukan perbaikan secara tepat sasaran.
“Pengendalian intern adalah proses yang terintegrasi dalam setiap kegiatan organisasi dan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif dan efisien,” jelasnya.
Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan, menambahkan bahwa survei IEPK akan melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Bojonegoro. Saat ini, capaian IEPK Kabupaten Bojonegoro berada di angka 2,9 dari skala 1 hingga 5.
“Nilai ini masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi administrasi dan konektivitas sistem. Target kami bisa mencapai level ‘terdefinisi’ di angka 3 dan terus meningkat ke level berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut akan ditempuh melalui penguatan sistem pengendalian sekaligus pembangunan budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam membangun sistem pengendalian korupsi yang efektif, guna meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(red)