Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melalui Komisi C menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan sejak awal Ramadan.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro itu, tercatat sebanyak 123 kepala SPPG hadir. Selain para pengelola dapur program MBG, pertemuan juga dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, pengawas SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro, serta sejumlah anggota dewan.
DPRD Soroti Standar Menu MBG
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Ia menilai polemik menu MBG yang ramai di media sosial perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurutnya, dari sejumlah laporan yang masuk, terdapat beberapa persoalan mulai dari ketidaksesuaian harga bahan makanan hingga menu yang dipertanyakan kelayakannya.
“Beberapa temuan seperti harga bahan yang tidak sesuai, misalnya hanya berisi kacang atau minuman kemasan. Bahkan ada roti yang tidak memiliki izin kesehatan. Hal seperti ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa program MBG seharusnya memiliki standar komposisi gizi yang sama di setiap dapur SPPG. Keseragaman itu tidak harus pada jenis makanan, namun pada nilai gizinya.
Ia mencontohkan buah seperti apel, jambu, atau kacang-kacangan dapat menjadi alternatif menu selama memenuhi standar gizi yang ditentukan.
“Yang penting standarnya sama. Kalau tidak ada standar yang jelas, akan muncul kecurigaan adanya kecurangan antar penyedia,” jelasnya.
Masyarakat Diminta Aktif Mengawasi
Dalam kesempatan itu, Abdullah Umar juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik atau laporan apabila menemukan menu MBG yang dinilai tidak sesuai.
Menurutnya, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari pengawasan publik agar program pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Silakan masyarakat menyampaikan saran dan kritik selama berdasarkan fakta di lapangan dan tidak dibuat-buat,” tegasnya.
Persagi Tekankan Komposisi Gizi Seimbang
Sementara itu, Ketua Persagi Bojonegoro Erni Ernawati menekankan bahwa setiap dapur SPPG harus mampu menyajikan makanan dengan komposisi gizi yang seimbang.
Menu MBG idealnya mencakup sumber karbohidrat sebagai makanan pokok, protein hewani seperti ayam atau ikan, serta protein nabati sebagai pelengkap.
“Yang kami temukan, hampir setiap hari hanya telur rebus sebagai sumber protein. Harus ada variasi seperti ayam atau ikan, serta tambahan protein nabati seperti kacang-kacangan,” terangnya.
Selain komposisi gizi, Persagi juga menyoroti aspek keamanan pangan. Makanan basah, kata dia, umumnya hanya mampu bertahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering bisa bertahan hingga sekitar dua belas jam.
Ia juga mengingatkan agar penyajian buah memperhatikan kualitas dan kebersihan. Buah yang sudah dipotong berpotensi cepat terkontaminasi bakteri jika tidak ditangani dengan baik.
“Buah minimal 50 gram. Jika ada yang mulai busuk harus segera disortir karena dapat mencemari buah lain,” jelasnya.
Persagi juga mengingatkan penyedia MBG agar tidak terlalu bergantung pada makanan kemasan atau ultra processed food yang umumnya mengandung gula tinggi dan bahan tambahan kimia.
“Jika makanan terlalu lama diproduksi sebelum disajikan, setelah empat jam kualitas rasanya mulai menurun. Lebih dari enam jam risiko pertumbuhan bakteri juga meningkat,” pungkasnya.