Pastipas. Id– Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pandangan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hadi Winarto, menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang tercatat naik 14,46% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan upaya serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Kami mengapresiasi kinerja Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh perangkat daerah. Namun, keberhasilan ini tetap perlu disertai evaluasi menyeluruh agar capaian yang ada bisa ditingkatkan ke depan,” kata Hadi.
Di balik apresiasi tersebut, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah kelemahan, terutama dalam kesesuaian antara program dengan realisasi belanja daerah. Mereka menilai pelaksanaan anggaran berbasis kinerja masih belum optimal dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
“Penting untuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata dan memiliki kualitas yang sesuai harapan,” ujarnya.
Gerindra juga mendesak pemerintah daerah agar lebih memfokuskan pembangunan di wilayah tertinggal dan memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut mereka, APBD harus dirancang secara matang, terbuka, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Senada dengan itu, Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Diana Hargianti, SE, mengingatkan agar capaian pendapatan tidak hanya dilihat dari sisi angka, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Besarnya penyerapan anggaran belum tentu mencerminkan efektivitasnya. Kita perlu mengkaji apakah belanja tersebut telah menyasar kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Diana.
PKB juga mendorong evaluasi mendalam terhadap komposisi belanja daerah, termasuk alokasi untuk belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja modal. Fraksi ini menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai alat transformasi sosial, bukan sekadar laporan keuangan tahunan.
Kedua fraksi sepakat bahwa keberhasilan fiskal Pemkab Bojonegoro harus disertai dengan perencanaan yang lebih strategis dan pelaksanaan yang terukur agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.(*Red)