TPID Tuban Ikuti Rakor Daring, Mendagri Tito Fokus Kendalikan Inflasi dan Percepat Sertifikasi Halal

TPID Tuban Ikuti Rakor Daring, Mendagri Tito Fokus Kendalikan Inflasi dan Percepat Sertifikasi Halal

Pastipas.id, Tuban - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring dari Ruang Rapat Soedjono Putro, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Selasa (04/03/2025).

Agenda nasional yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, difokuskan pada dua isu strategis: pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal, yang dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban agama, melainkan juga strategi ekonomi nasional.

“Sebanyak 87,2 persen masyarakat kita lebih memilih produk bersertifikat halal. Ini menunjukkan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, meskipun ekspor produk halal masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Brasil dan India.

Selain isu sertifikasi halal, rapat tersebut juga membahas tren inflasi nasional. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi year-on-year (y-o-y) pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09 persen, penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 0,76 persen di bulan sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan subsidi listrik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Januari dan Februari.

Meskipun subsidi telah berakhir pada Maret, pemerintah berencana menggulirkan kebijakan lain, termasuk diskon tiket pesawat hingga 14 persen, sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga.

Di sela-sela pembahasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi industri halal Indonesia yang mencapai nilai Rp20.640 triliun pada 2024. Namun, negara baru menguasai sekitar 3,2 persen pasar tersebut.

“Mari tertibkan sertifikat halal, libatkan pendamping, penyelia, juru sembelih halal, serta auditor di daerah masing-masing agar kita bisa berkontribusi menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” pungkas Haikal.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga memberikan laporan terkait tren harga komoditas.

Ia mencatat bahwa harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah mengalami penurunan di Februari 2025, sementara harga bawang putih, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah justru mengalami kenaikan di sebagian besar daerah. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi ke depan. (riz)