Pemkab Bojonegoro Gelar Musrenbang RKPD 2026 dan FPK Ranwal RPJMD 2025-2029

Pastipas.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Acara ini berlangsung di Pendopo Malowopati pada Selasa (25/03/2025), dengan tujuan merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat dan terarah.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah.

"Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan yang merupakan janji politik kami, Bupati dan Wakil Bupati, yang disinergikan dengan visi misi pembangunan nasional maupun provinsi," ujarnya.

Dalam 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, Bupati Wahono menargetkan berbagai program strategis. Beberapa di antaranya adalah:

Digitalisasi pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Revitalisasi BUMD dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Program ketahanan air melalui instalasi pemanen air hujan dan perlindungan sumber mata air.
Kesejahteraan petani dengan stabilisasi harga pascapanen serta penyediaan asuransi pertanian.
Program beasiswa pendidikan unggul "Makmur Membanggakan".
Peningkatan layanan kesehatan dengan RS unggulan dan telemedicine.
Pembangunan lingkungan berkelanjutan, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan sampah.
Pengentasan kemiskinan melalui berbagai program sosial.

Untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab Bojonegoro menyiapkan berbagai bantuan seperti kolam ikan lele, ayam petelur beserta pakan dan kandangnya, serta bantuan bibit sayuran.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik bagi keluarga tidak mampu, serta perlindungan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Program tersebut juga didukung oleh pemerintah desa melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)," tambah Bupati Wahono.

Bupati Wahono menekankan bahwa pembangunan Bojonegoro harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor UMKM dan pertanian.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi prasyarat utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami ingin membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui transparansi, reformasi birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, menambahkan bahwa hasil dari Musrenbang dan FKP ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029.

"Kami ingin menghimpun aspirasi masyarakat agar perencanaan pembangunan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan di masa depan," tuturnya.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan Bojonegoro semakin siap dalam menyongsong pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (riz)